DAFTAR RIWAYAT HIDUP Drs.H.MURACHMAN ACHSAN

Nama :	Drs.H.Murachman Achsan
Tempat / Tanggal lahir  :	Cirebon / 18 Mei 1947
Agama  :	Islam
Status :	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2006 dengan jabatan terakhir Direktur Restrukturisasi dan Privatisasi pada kementrian Menteri Negara BUMN (Eselon IIA),sempat disiapkan menjadi Sekretaris                            Meneg BUMN pada tahun 2004 sesudah dipanggil Bapak Wapres Jusuf Kalla.
Alamat :	Jl.Komplek Anggaran no.14 Rt.008/001 kel.Pondok Bambu kec.Duren Sawit, Jakarta Timur.
Keluarga (Istri) :	dr.Hamra.H
Kepangkatan :	Terakhir Pembina Utama Madya (Gol.IV/C)
Riwayat Pendidikan :	- Sekolah Dasar Thn.1960 - Sekolah Menengah Pertama Thn.1963 - Sarjana Muda Ekonomi Unpad Thn.1971 - Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara STIA-LAN  Jakarta Thn.1976
Riwayat Diklat :	Penataran Bendaharawan A dan B Thn.1975 , Penataran Pengawas Keuangan Negara Thn.1976 ,SEPDYA Untuk Jabatan Eselon III Thn.1989 , Penataran Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila Thn.1980
Riwayat Jabatan :	Kepala Sub Seksi Penelitian Anggaran Pembangunan Pada kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Thn.1977 , Kepala Kantor Satker kanwil Anggaran di Palangka Raya Thn.1981 ,Kepala Seksi Pembinaan Administrasi kas di  Direktorat Perbendaharaan Negara Thn.1988 , Kepala Kantor Perbendaharaan dan kas Negara  Dikarawang Thn.1990 , Kepala Kantor Perbendaharaan dan kas Negara di Bogor menjadi Kepala kantor terbaik seluruh Indonesia Untuk  pelayanan dilingkungan Dirjen Anggaran Thn.1994 ,Kepala kantor dan Perbendaharaan Kas Negara di Jakarta Thn.1996 , Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Kas Negara di Direktoran Jenderal Anggaran Thn.1998 ,Direktur Restrukturisasi dan Privatisasi pada kantor Kementrian BUMN Thn.2000 , Sempat disiapkan menjadi Sekretaris Meneg BUMN oleh Bapak Wapres Yusuf Kalla thn.2004
Riwayat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan :	- Ketua Badan Pendiri dan Pembina Pondok Pesantren Darussalam Eretan Indramayu Thn.1998-Sekarang  - Mengambil Prakarsa Pembangunan Perumahan Dirjen Anggaran Di Karawang , Bogor , Tigaraksa dan Citeureup secara swadaya Thn.1990-2004  - Mengambil Prakarsa Pemugaran Masjid Peninggalan Wali "Sang Cipta Rasa" diCirebon dengan mendapat dukungan dari Alm Buya Hamka , Alm.Jend Nasution , Sultan Kasepuhan , Sultan Kanoman dan Pemda Kodya Cirebon Thn. 1974-1981  - Ikut Melestarikan Situs Makam yang mempunyai nilai sejarah karena perjalanan hidupnya yang mulia ,yaitu Situs Makam Syehk Quro di Pulo Kalapa Karawang dengan melakukan penanaman pohon jati sebanyak 150 pohon bersama Sultan Kanoman Cirebon Thn.1992  - Melakukan Pemugaran Masjid Tua di desa Luwung kabupaten Cirebon dengan bantuan dari Bapak Presiden HM Soeharto dan diresmikan oleh Sultan Kasepuhan Cirebon Thn.1978  - Dalam Upaya memasyarakatkan cerita rakyat mengenai riwayat  hidup Syekh Siti Jenar dan peran Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon di pentaskan Gending Karesmen "Perjalanan terakhir Syekh Siti Jenar" bersama-sama Departemen Kesenian Dewan Mahasiswa UNPAD Thn.1981 pada Pekan Pariwisata Jawa Barat. - Aktif Dalam Kegiatan Pramuka sebagai Pembina Thn.1964-1979

SUMBANGAN PIKIRAN UNTUK DEDIKASI TUGAS DI KEMENTERIAN BUMN DI DALAM PEMERINTAHAN BAPAK JOKO WIDODO DAN BAPAK JUSUF KALLA

Fokus utama kabinet Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla dalam Nawa Cita adalah :

A.Kedaulatan Pangan

B.Kemaritiman

C.Kependudukan

Untuk 3 Hal tersebut maka dedikasi tugas di kementerian BUMN haruslah di arahkan 

kepada :

1. Melakukan pembinaan organisasi kementerian meliputi aspek Birokrasi, Pengunaan dana

APBN, membangun budaya kerja berdasarkan profesionalisme dengan orientasi pada tugas

Pokok (Goal oriented), dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan optimalisasi hasil.

2. Melanjutkan pembinaan dan pengembangan seluruh BUMN dengan prinsip yang sama,

Menegakkan Good Corporate Government; menata jaringan – jaringan bisnis BUMN yang

Dari hulu ke hilir, mengidentifikasi berbagai konflik kepentingan yang menimbulkan biaya

Tinggi / inefisiensi baik berupa biaya rutin, biaya investasi dan biaya lain-lain. Apabila

Berbagai konflik kepentingan yang muncul bisa dihapuskan maka akan meningkatkan daya

Saing, dividen, dan pajak kepada Negara.

3. Corporate Social Responsibility yang tersedia di masing-masing BUMN harus bisa ditingkat-

Kan alokasi dananya dan pemanfaatannya terprogram, ada unsur pemerataan wilayah kepada

Kepentingan hajat hidup rakyat, pembinaan usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya yang berkaitan dengan :

A.Kedaulatan Pangan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di wilayah bisnis pangan seperti PT.Sang Hyang Sri , Garam , Gula , Ternak , Bulog dan sebagainya dengan arahan dari kementerian Teknis terkait, segera melakukan progam action yang berorientasi pada penciptaan kedaulatan pangan secara bertahap dan cepat.

Ketergantungan kebutuhan pangan kepada Negara lain harus secara berangsur-angsur di akhiri dengan membuat progam jangka pendek dan jangka panjang, untuk hal tersebut perluasan lahan pertanian di Indonesia yang selama ini belum sebanding dengan ahli fungsi lahan yang terjadi secara massif harus segera di atasi.

 Negara harus mampu memberikan akses lahan kepada petani setidaknya 2 hektar per orang untuk dimanfaatkan, dengan demikian tekanan urbanisasi penduduk dari desa ke kota akan berkurang karena tersediannya lahan yang bisa dimanfaatkan.

Haruslah di upayakan penciptaan lahan pertanian untuk pulau-pulau di luar Jawa yang mempunyai potensi lahan luas seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Untuk kelangsungan progam kedaulatan pangan maka diperlukan kebijakan yang terpadu untuk fasilitas pembiayaan dari perbankan Kredit Usaha Tani (KUT) jaringan pemasaran yang terkontrol oleh pemerintah.

B.Kemaritiman

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan wawasan nusantara maka untuk kepentingan kelancaran arus barang dan manusia, dan menjaga kedaulatan wilayah perlu tol laut yang relative murah biaya perawatan maupun investasinya apabila dibandingkan dengan tol didaratan. Untuk itu perlu payung hukum yang kuat untuk menangani sektor kelautan. Indonesia harus memiliki konsep jalur sutra maritim dari Sabang sampai Merauke dengan memperkuat Pelindo dan Armada pelayanan Pelni.

Sekarang ini sedang dibahas rancangan undang-undang kelautan dimana amanat RUU tersebut adalah membentuk Kementerian Maritim dan Kelautan dan badan tunggal yang menangani pertahanan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum laut.

BUMN yang sekarang ini menangani jasa pelayanan angkutan laut harus melakukan konsolidasi organisasi dan penyesuaian progam dengan kebijaksanaan pemerintah dan undang-undang kelautan.

Peningkatan mutu pelayanan dalam hal efisiensi , kecepatan , transparansi dan profesionalisme secara berjenjang harus diwujudkan dilingkungan : Pelindo, Pelni , ASDF (Angkutan Sungai Danau dan Feri) dan seterusnya.

C.Kependudukan

Masalah kependudukan tentunya akan berkaitan dengan akurasi data kependudukan dan laju pertumbuhan jumlah penduduk. BUMN , Industri Farmasi , Perumnas dan lain-lain , harus menyesuaikan dengan kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan prinsip Good Corporate Government.

Demikianlah sekilas pemikiran untuk dedikasi tugas di kementerian BUMN , dari keseluruhan yang diuraikan prinsip kepemimpinan yang utama adalah keteladanan dari setiap jenjang kepemimpinan sehingga profesionalisme yang dituntut akan dapat dilksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta ,17 September 2014

Penyaji

Drs.H.Murachman Achsan