Fokus
utama kabinet Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla dalam Nawa Cita adalah :
A.Kedaulatan
Pangan
B.Kemaritiman
C.Kependudukan
Untuk
3 Hal tersebut maka dedikasi tugas di kementerian BUMN haruslah di arahkan
kepada :
1. Melakukan
pembinaan organisasi kementerian meliputi aspek Birokrasi, Pengunaan dana
APBN, membangun budaya kerja berdasarkan
profesionalisme dengan orientasi pada tugas
Pokok (Goal oriented), dengan mengedepankan
prinsip efisiensi dan optimalisasi hasil.
2. Melanjutkan
pembinaan dan pengembangan seluruh BUMN dengan prinsip yang sama,
Menegakkan Good Corporate Government; menata
jaringan – jaringan bisnis BUMN yang
Dari hulu ke hilir, mengidentifikasi
berbagai konflik kepentingan yang menimbulkan biaya
Tinggi / inefisiensi baik berupa biaya
rutin, biaya investasi dan biaya lain-lain. Apabila
Berbagai konflik kepentingan yang muncul
bisa dihapuskan maka akan meningkatkan daya
Saing, dividen, dan pajak kepada Negara.
3. Corporate
Social Responsibility yang tersedia di masing-masing BUMN harus bisa ditingkat-
Kan alokasi dananya dan pemanfaatannya
terprogram, ada unsur pemerataan wilayah kepada
Kepentingan hajat hidup rakyat, pembinaan
usaha kecil dan menengah.
Selanjutnya
yang berkaitan dengan :
A.Kedaulatan
Pangan
Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di wilayah bisnis pangan seperti
PT.Sang Hyang Sri , Garam , Gula , Ternak , Bulog dan sebagainya dengan arahan
dari kementerian Teknis terkait, segera melakukan progam action yang
berorientasi pada penciptaan kedaulatan pangan secara bertahap dan cepat.
Ketergantungan
kebutuhan pangan kepada Negara lain harus secara berangsur-angsur di akhiri
dengan membuat progam jangka pendek dan jangka panjang, untuk hal tersebut
perluasan lahan pertanian di Indonesia yang selama ini belum sebanding dengan
ahli fungsi lahan yang terjadi secara massif harus segera di atasi.
Negara
harus mampu memberikan akses lahan kepada petani setidaknya 2 hektar per orang
untuk dimanfaatkan, dengan demikian tekanan urbanisasi penduduk dari desa ke
kota akan berkurang karena tersediannya lahan yang bisa dimanfaatkan.
Haruslah
di upayakan penciptaan lahan pertanian untuk pulau-pulau di luar Jawa yang
mempunyai potensi lahan luas seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Untuk
kelangsungan progam kedaulatan pangan maka diperlukan kebijakan yang terpadu
untuk fasilitas pembiayaan dari perbankan Kredit Usaha Tani (KUT) jaringan
pemasaran yang terkontrol oleh pemerintah.
B.Kemaritiman
Mengingat
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan dengan wawasan
nusantara maka untuk kepentingan kelancaran arus barang dan manusia, dan
menjaga kedaulatan wilayah perlu tol laut yang relative murah biaya perawatan
maupun investasinya apabila dibandingkan dengan tol didaratan. Untuk itu perlu
payung hukum yang kuat untuk menangani sektor kelautan. Indonesia harus
memiliki konsep jalur sutra maritim dari Sabang sampai Merauke dengan
memperkuat Pelindo dan Armada pelayanan Pelni.
Sekarang
ini sedang dibahas rancangan undang-undang kelautan dimana amanat RUU tersebut
adalah membentuk Kementerian Maritim dan Kelautan dan badan tunggal yang
menangani pertahanan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum laut.
BUMN
yang sekarang ini menangani jasa pelayanan angkutan laut harus melakukan
konsolidasi organisasi dan penyesuaian progam dengan kebijaksanaan pemerintah
dan undang-undang kelautan.
Peningkatan
mutu pelayanan dalam hal efisiensi , kecepatan , transparansi dan
profesionalisme secara berjenjang harus diwujudkan dilingkungan : Pelindo,
Pelni , ASDF (Angkutan Sungai Danau dan Feri) dan seterusnya.
C.Kependudukan
Masalah
kependudukan tentunya akan berkaitan dengan akurasi data kependudukan dan laju
pertumbuhan jumlah penduduk. BUMN , Industri Farmasi , Perumnas dan lain-lain ,
harus menyesuaikan dengan kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh pemerintah
dengan tetap memperhatikan prinsip Good Corporate Government.
Demikianlah
sekilas pemikiran untuk dedikasi tugas di kementerian BUMN , dari keseluruhan
yang diuraikan prinsip kepemimpinan yang utama adalah keteladanan dari setiap
jenjang kepemimpinan sehingga profesionalisme yang dituntut akan dapat dilksanakan
dengan sebaik-baiknya.
Jakarta
,17 September 2014
Penyaji
Drs.H.Murachman
Achsan